Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H.
199702012022031012 | Asisten Ahli
BIDANG KEAHLIAN
Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-undangan
Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H. lahir di Kota Mojokerto, Jawa Timur pada 1 Februari 1997, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember pada 2019 dengan predikat Cumlaude, dan gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia pada 2021 dengan predikat Cumlaude. Selain sebagai Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, ia juga sebagai Peneliti di Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember
Sejumlah opininya pernah dimuat di Harian Kompas, Kompas.com, Tempo, detik.com, Hukum Online, dan Kumparan. Serta artikel ilmiah yang pernah diterbitkan oleh beberapa Jurnal diantaranya Jurnal Legislasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jurnal Lentera Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Pakuan Law Review.
Merupakan Alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017.
- S1 Universitas Jember
- S2 Universitas Indonesia
- Ilmu Negara
- Hukum Administrasi Negara
- Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2020 kerjasama Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ
Publikasi Jurnal dan Prosiding:
- Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 | PALAR: Pakuan Law Review 6 (02), 23-41
- Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang | Jurnal Legislasi Indonesia 17 (3), 282-293
- Omnibus law in Indonesia: A comparison to the United States and Ireland | Lentera Hukum 7, 319
- Study of The Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia | EUDL – European Union Digital Library
- Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi KTP Elektornik | Lentera Hukum 6 (1), 163-172
- The House of Representatives’ Role in Guarding Government Policies to Resolve the Covid-19 Pandemic According to the 1945 Constitution | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 15 (4), 347-360
- Public Participation Urgency as Efforts and Requirements for the Formation of Good Law | The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)
- Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif, Amerta Media, 2021
- Memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja | Harian Kompas
- Apa Kabar Undang-Undang Cipta Kerja | kompas.com
- Lockdown dan Urgensi Peraturan Pemerintah | tempo.co
- Mencegah Korupsi Legislasi dalam RUU Cipta Kerja | detik.com
- Perlunya Menunda Pembahasan RUU Cipta Kerja | detik.com
- Catatan Atas Perubahan Prolegnas Prioritas, 2020 | detik.com
- Judicial Review UU Cipta Kerja, Jalan Terakhir? | detik.com
- Harap-Harap Cemas Prolegnas Prioritas | detik.com
- Rapot Merah DuaTahun Kinerja Legislasi DPR | detik.com
- Urgensi Pengesahan RUU TPKS dan Permen PPKS | detik.com
- Pentingnya Membentuk Undang–Undang yang Partisipatif dan Responsif | Kumparan
- Rasionalitas Pembubaran Lembaga Negara | Kumparan
- Membangun Investasi Berprinsip Antikorupsi | Kumparan
- Menimbang Revisi Undang–Undang Mahkamah Konstitusi | Kumparan
- Peluang Revisi UU ITE | Kumparan
- Perlunya Perpres Larangan Mudik | Kumparan
- Menimbang Kembali Lockdown dan Instrumen Hukumnya | Kumparan