Guru Besar di bidang Ilmu Perundang-undangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan aktif sebagai Sektretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), selain itu dipercaya menjadi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI.

• S1 Universitas Jember
• S2 Universitas Indonesia
• S3 Universitas Indonesia

• Ilmu Negara
• Ilmu Perundang-undangan
• Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Hukum Tata Negara
• Perancangan Peraturan Perundang-undangan
• Teori Hukum
• Hukum Pemerintah Daerah
• Hukum Kebijakan Publik
• Hukum Konstitusi
• Politik Hukum
• Hukum Humaniter

• Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu | Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (2019)

Publikasi Jurnal dan Prosiding:

• Omnibus law in Indonesia: A comparison to the United States and Ireland | Lentera Hukum 7, 319
• Study of The Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia | EUDL – European Union Digital Library
• Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi KTP Elektornik | Lentera Hukum 6 (1), 163-172
• The House of Representatives’ Role in Guarding Government Policies to Resolve the Covid-19 Pandemic According to the 1945 Constitution | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 15 (4), 347-360
• Public Participation Urgency as Efforts and Requirements for the Formation of Good Law | The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)
• “A Review of Government’s Constitutional Authority in Issuing a Regulation in Lieu of Law on Disbanding Mass Organization.” (2022).
  
• “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” Jurnal RechtsVinding 9.1 (2020): 17-37
  
• “Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-undangan: permasalahan dan solusinya.” (2018).
  
• “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation.” Jurnal Konstitusi 16 (2019).
  
• “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative, and Populist Legislation.” (2016).
  
• “Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.” Pandecta Research Law Journal 9.1 (2014): 92-112.
  
• “Penguatan nilai-nilai pancasila dalam pembangunan nasional menuju Indonesia emas.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 1.1 (2021): 34-44.
  
• “Problems of disputes/conflicts over land acquisition towards development for public interest in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 320-325.
• “Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Jaminan Keamanan Nasional.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 5.1 (2016): 83-100.
  
• “Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 17.2 (2020).
  
• “The Nuisance Ordinance in the Establishment of Commercial Buildings and Legal Enforcement of Spatial Planning at the Regional Government Level.” (2019).
  
• “Structuring the Laws and Regulations in Indonesia: Issues and Solutions.” (2022).
  

• Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Konstitusi Press, 2014.
  
• Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Konstitusi Press, 2021.